Kemensos Perkuat Verifikasi Data agar Bansos Menjangkau Warga yang Berhak

2026-11-02 06:01 WIB · aindari · 👁 459 dibaca

Mensos Saifullah Yusuf menilai pembaruan data dan dukungan pemerintah hingga tingkat RT/RW penting untuk mengurangi kesalahan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan ketepatan data sebagai dasar utama penyaluran bantuan sosial. Menurut dia, program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial hanya dapat menjangkau warga miskin serta anak terlantar jika pemerintah memiliki informasi penerima yang akurat dan terus diperbarui.

Pernyataan itu disampaikan setelah kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, menyebut pembaruan data membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, perangkat desa, serta pengurus RT dan RW.

Kemensos telah menyiapkan sistem perlindungan sosial digital. Sistem tersebut diuji di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan dijadwalkan digunakan secara nasional pada 2026. Selain mencocokkan nama dan alamat, sistem memanfaatkan pengenalan wajah atau biometrik untuk memeriksa identitas penerima manfaat.

Teknologi itu juga menggunakan kecerdasan buatan dan terhubung dengan sejumlah basis data pemerintah. Integrasi tersebut ditujukan untuk memeriksa profil penerima maupun calon penerima bantuan. Pemerintah ingin mencegah bantuan diberikan kepada warga yang tidak memenuhi syarat atau penerima yang sudah meninggal. Namun, pelaksanaan layanan digital tetap membutuhkan pendampingan karena tidak semua warga memiliki telepon pintar atau terbiasa memakai layanan daring.

Kemensos mengajak pemerintah daerah, perangkat RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur sipil negara, serta pendamping sosial membantu warga mengakses sistem. Evaluasi penerima bantuan juga terus dilakukan, termasuk penelusuran terhadap penerima yang memiliki tabungan lebih dari Rp50 juta. Dalam dua tahun terakhir, validasi bersama pemerintah daerah dan BPS menemukan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah memperoleh bansos.

Di Banyumas, Saifullah berharap cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage kembali tercapai setelah sedikit menurun akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungan terhadap sistem digital tersebut dan berharap tingkat kesalahan data dapat ditekan hingga paling tinggi 3 persen. Ia juga menilai pembagian pembiayaan berdasarkan desil dapat mengurangi tekanan APBD kabupaten: desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, sedangkan desil 7-8 pemerintah provinsi.

Tag: bansos, Kementerian Sosial, data penerima, perlindungan sosial, Banyumas