Keanggotaan Indonesia di BoP Dinilai Perlu Ditimbang Ulang Setelah Pemilu Israel dan AS
2026-11-03 06:07 WIB · aindari · 👁 341 dibaca
Pengamat menilai Indonesia harus memastikan Dewan Perdamaian Gaza tetap kredibel dan sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Indonesia perlu mengevaluasi kembali keanggotaannya di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) setelah pemilihan umum Israel dan pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Peninjauan dinilai penting untuk mengukur konsistensi, kredibilitas, serta relevansi forum tersebut di tengah perubahan politik dua negara yang berpengaruh terhadap kebijakan Gaza.
Pengamat Hubungan Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, mengatakan pemerintah harus mengambil keputusan secara realistis. Menurut dia, Indonesia perlu melihat apakah BoP masih mampu menjalankan peran secara kredibel setelah kedua proses pemilu itu, sekaligus memastikan keterlibatan Jakarta tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Hasil pemilu Israel menunjukkan tidak ada blok yang menguasai mayoritas parlemen. Blok yang dipimpin Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Partai-partai Arab meraih 19 kursi. Berdasarkan konstitusi Israel, pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 kursi parlemen.
Andrea menilai komposisi tersebut mencerminkan politik Israel yang terpecah. Kondisi itu berpotensi membuat kebijakan luar negeri Israel lebih rapuh dan bergantung pada kompromi. Dampaknya terhadap BoP dapat muncul ketika Israel harus mengambil keputusan mengenai operasi perdamaian atau keterlibatan militer, karena kebijakan yang konsisten akan lebih sulit dibangun.
Di Amerika Serikat, pemilihan paruh waktu pada 3 November menjadi penentu kendali Kongres. Pemilu itu memperebutkan seluruh 435 kursi DPR dan sekitar sepertiga kursi Senat. Presiden AS Donald Trump telah memberikan suara lebih awal. Saat ini, Partai Republik yang mengusung Trump memegang mayoritas di kedua kamar Kongres.
Jika hasil pemilu membuat Kongres terbelah, komitmen Washington dalam BoP berpotensi berubah-ubah. Andrea menyebut pendanaan dan pengerahan pasukan sebagai dua isu yang dapat terdampak oleh dinamika dukungan legislatif terhadap kebijakan luar negeri AS.
Indonesia resmi menjadi anggota BoP pada 22 Januari setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Andrea menilai keanggotaan itu hanya layak dipertahankan bila BoP mampu menjaga konsistensi. Indonesia, katanya, harus tetap mendukung perdamaian tanpa terseret persaingan politik internal Israel atau tarik-menarik kepentingan di AS.
Tag: Indonesia, Board of Peace, Gaza, Israel, Amerika Serikat