Pakar PBB Desak AS dan Iran Hentikan Eskalasi, Serangan Malam 12-13 Juli Dinilai Langgar Komitmen Damai

2026-07-23 20:01 WIB · aindari · 👁 1,3rb dibaca

Para ahli PBB memperingatkan bahwa pecahnya kembali konflik AS-Iran mengancam keselamatan warga sipil, stabilitas kawasan, dan jalur perdagangan global.

Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian segera eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran, sekaligus mendesak kedua pihak kembali ke jalur perundingan. Seruan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis dari Jenewa pada Kamis, menyusul pecahnya kembali konflik bersenjata di antara kedua negara.

Menurut para pakar tersebut, konflik ini kembali meledak hanya beberapa pekan setelah kedua pihak menyepakati nota kesepahaman yang memuat 14 butir perjanjian. Pengabaian terhadap komitmen itu dinilai merusak prospek perdamaian jangka panjang, merampas hak asasi para korban perang, dan mengikis kepercayaan yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik secara permanen.

Serangan militer dan serangan balasan yang berlangsung pada malam 12 hingga 13 Juli disebut sebagai eskalasi besar yang dampaknya dirasakan di sejumlah negara di kawasan. Data Kementerian Kesehatan Iran mencatat sedikitnya 50 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya mengalami luka-luka akibat rangkaian serangan tersebut. Para pakar juga mengutip laporan adanya serangan yang menyasar pelabuhan, jaringan transportasi, infrastruktur energi, dan fasilitas desalinasi di Iran, termasuk jatuhnya proyektil di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr.

Kekhawatiran turut diarahkan pada situasi di Selat Hormuz, di mana serangan terhadap kapal-kapal komersial dilaporkan terjadi. Para pakar menilai gangguan di jalur pelayaran strategis itu tidak hanya membahayakan para pelaut sipil, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai perdagangan global yang bergantung pada jalur tersebut.

Dalam pernyataannya, para pakar menegaskan bahwa warga sipil di seluruh kawasan tidak boleh menanggung beban dari konflik ini. Mereka mendesak semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hukum hak asasi manusia internasional serta hukum humaniter, termasuk prinsip pembedaan antara sasaran militer dan sipil, proporsionalitas, serta kehati-hatian dalam setiap tindakan militer.

Perlindungan terhadap infrastruktur sipil di Iran maupun negara-negara lain di kawasan disebut harus menjadi prioritas utama. Para pakar juga menekankan bahwa gangguan terhadap jalur perdagangan maritim yang berdampak pada mata pencaharian jutaan orang di berbagai negara harus segera diakhiri.

Para pakar PBB menutup pernyataan mereka dengan kembali menegaskan pentingnya de-eskalasi segera dan dilanjutkannya perundingan antara Washington dan Teheran sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Tag: AS-Iran, PBB, konflik internasional, Selat Hormuz, de-eskalasi