Mekanisme Tender Rakyat Dinilai Mendagri Mampu Jaga Keterbukaan Program Bedah Rumah

2026-07-26 17:08 WIB · aindari · 👁 866 dibaca

Mendagri Tito Karnavian menyatakan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka dalam program bedah rumah mendorong transparansi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan bangunan dengan harga kompetitif.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penilaian positif terhadap penerapan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang dikenal sebagai Tender Rakyat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah. Menurutnya, skema ini memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas karena seluruh informasi mengenai jenis material serta harga yang ditawarkan pemilik toko bangunan dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung pelaksanaan program bedah rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (25/7). Dalam kunjungan itu, Mendagri tidak hanya mengamati proses di lapangan, tetapi juga berdialog dengan para pemilik toko bangunan untuk mengecek dan memverifikasi data material beserta harga yang mereka tampilkan.

Tito menjelaskan bahwa keunggulan utama mekanisme Tender Rakyat terletak pada prinsip persaingan harga yang sehat. Toko yang menawarkan harga paling kompetitif akan dipilih, sementara selisih anggaran yang tersisa dikembalikan kepada masyarakat penerima manfaat untuk dimusyawarahkan pemanfaatannya. Dengan cara ini, warga tidak hanya mendapatkan bahan bangunan berkualitas dengan biaya lebih rendah, tetapi juga memiliki ruang untuk memaksimalkan penggunaan dana bantuan.

Selain soal transparansi pengadaan material, Mendagri juga menyoroti upaya pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkretnya adalah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi kelompok MBR. Tito menambahkan bahwa definisi MBR sendiri telah diperluas oleh Menteri PKP agar cakupan penerima manfaat semakin luas.

Mendagri juga menyampaikan harapannya agar berbagai kemudahan tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi daerah, terutama di sektor perumahan. Ia mengimbau para kepala daerah agar tidak ragu mendukung kebijakan ini. Menurut Tito, pembangunan rumah baru di atas lahan yang sebelumnya kosong akan meningkatkan basis pajak daerah. Lahan yang semula hanya dikenai pajak bumi akan bertambah nilainya menjadi objek pajak bumi dan bangunan setelah berdiri rumah di atasnya, sehingga pendapatan asli daerah berpotensi ikut terdongkrak.

Tag: Tender Rakyat, bedah rumah, Mendagri Tito Karnavian, transparansi, masyarakat berpenghasilan rendah