Puan Maharani Desak Penurunan Angka Anak Putus Sekolah Masuk Indikator Pembangunan Nasional

2026-07-29 06:01 WIB · aindari · 👁 329 dibaca

Ketua DPR mendorong pemerintah menyusun peta jalan nasional penuntasan anak tidak sekolah hingga 2045 dengan target terukur dan akuntabilitas lintas sektor.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengangkat persoalan anak tidak sekolah (ATS) ke level agenda strategis nasional. Menurutnya, penurunan angka ATS harus ditetapkan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 orang. Angka ini diperkuat oleh temuan di tingkat daerah, salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat, di mana sekitar 6.000 anak diduga putus sekolah — dengan rendahnya minat belajar sebagai faktor dominan. Puan menilai kondisi ini mencerminkan betapa kompleksnya tantangan pembangunan SDM yang dihadapi Indonesia saat ini.

Puan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari naiknya angka partisipasi sekolah semata. Negara juga harus mampu memastikan setiap anak bertahan dalam sistem pendidikan hingga tuntas. Ia mengingatkan bahwa jika ATS tidak segera ditangani secara serius, dampaknya bukan hanya hilangnya akses pendidikan bagi individu, melainkan juga potensi penurunan kualitas SDM secara nasional.

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah menyusun grand design penuntasan ATS hingga 2045 yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah. Peta jalan tersebut, menurutnya, harus memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta sistem akuntabilitas agar tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa intervensi negara.

Puan juga menekankan perlunya pergeseran pendekatan: dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi mencegah anak meninggalkan sekolah sejak awal. Ia meminta agar data pendidikan diintegrasikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan, sehingga anak-anak yang mulai berisiko dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani melalui kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.

Di sisi tata kelola daerah, Puan mendorong agar penurunan angka ATS dijadikan salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, perlu memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak tetap bersekolah, sekaligus memberikan pendampingan khusus bagi daerah dengan angka putus sekolah tinggi.

Puan menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur pendidikan yang dibangun, tetapi oleh kemampuan negara menjaga setiap anak tetap memperoleh pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depannya.

Tag: anak tidak sekolah, putus sekolah, Puan Maharani, pendidikan nasional, Indonesia Emas 2045