Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditangkap KPK dalam OTT ke-18 Sepanjang 2026
2026-07-29 07:31 WIB · aindari · 👁 889 dibaca
KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, menjadikannya sasaran operasi tangkap tangan kedelapan belas lembaga antirasuah itu sejak awal tahun.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan dengan menjaring Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Ini merupakan OTT ke-18 yang dilakukan KPK selama 2026. Sesuai ketentuan dalam KUHAP, lembaga itu memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Yang menarik, penangkapan ini terjadi lebih dari setahun setelah KPK sendiri pernah mengundang Anom beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025 untuk rapat koordinasi pencegahan korupsi. Dalam pertemuan itu, KPK menyoroti tiga area rawan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang, yakni proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Pada kesempatan yang sama, Anom menyatakan komitmennya untuk berbenah demi kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menyebut pengalaman OTT yang menimpa pendahulunya, Bupati Pemalang periode 2021–2025 Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran berharga yang mendorong seluruh jajarannya untuk serius melakukan perbaikan. Pernyataan itu kini terasa kontras dengan penangkapan yang menimpanya.
Di sisi lain, penangkapan Anom menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat yang terjaring OTT KPK tahun ini. Sejak Januari 2026, lembaga antirasuah itu telah bergerak tanpa henti. OTT pertama menyasar dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, diikuti penangkapan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Februari membawa OTT di lingkungan Bea dan Cukai serta Pengadilan Negeri Depok, sementara Maret — bertepatan dengan Ramadan — KPK menangkap tiga bupati sekaligus: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Memasuki April, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diamankan. Mei menjadi satu-satunya bulan tanpa OTT sepanjang 2026. Aktivitas kembali meningkat di Juni dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, disusul penangkapan Bupati Muara Enim Edison, ASN Badan Pemeriksa Keuangan, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang turut menyerahkan diri. Juli pun tak kalah padat: Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini berturut-turut terjaring sebelum Anom menjadi yang terbaru. Rentetan OTT ini mencerminkan intensitas penegakan hukum antikorupsi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Tag: KPK, OTT, Bupati Pemalang, korupsi, hukum