DPR Desak Dana Siap Pakai BNPB Segera Cair untuk Pulihkan 253 Sekolah Rusak di NTT

2026-08-18 17:08 WIB · aindari · 👁 898 dibaca

Anggaran reguler Kemendikdasmen dinilai tidak cukup menanggung biaya revitalisasi ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT.

Sebanyak 253 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kerusakan akibat gempa bumi, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 16 Agustus 2026. Kerusakan terparah terpusat di Kabupaten Manggarai dengan 104 sekolah terdampak, diikuti Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.

Merespons kondisi tersebut, anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera mencairkan dana siap pakai penanggulangan bencana untuk membiayai pemulihan infrastruktur sekolah-sekolah yang rusak itu. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga sekolah dan pemenuhan hak pendidikan anak-anak pascabencana harus menjadi prioritas yang tidak boleh ditunda.

Fikri menilai anggaran reguler Kemendikdasmen tidak akan sanggup menanggung kebutuhan revitalisasi ratusan gedung sekolah sekaligus. Karena itu, ia mendorong Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memiliki akses terhadap dana recalling bencana senilai Rp5 triliun. Menurutnya, dana tersebut sangat memadai untuk segera dialokasikan, dan jumlahnya pun dapat ditambah apabila kebutuhan di lapangan terus meningkat dan permintaan resmi diajukan.

Selain mendorong percepatan pencairan dana, Fikri juga mewanti-wanti pemerintah agar memastikan transparansi dalam setiap proses penyaluran anggaran pemulihan. Ia meminta pengawasan ketat terhadap seluruh aliran dana guna mencegah penyelewengan yang justru bisa memunculkan masalah baru di tengah situasi krisis.

Sambil menunggu proses perbaikan fisik gedung sekolah rampung, Fikri mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mendirikan fasilitas sekolah darurat bagi siswa terdampak. Namun ia memberi catatan penting: sebelum anak-anak kembali ke lingkungan belajar, perlu dilakukan asesmen psikologis awal yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Bagi siswa yang teridentifikasi mengalami trauma, ia meminta agar program trauma healing dijalankan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar dilanjutkan.

Untuk kebutuhan pembelajaran jangka pendek di tengah lumpuhnya infrastruktur dan jaringan internet, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis modul fisik yang didistribusikan langsung oleh pemerintah kepada para siswa. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar meski kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih.

Tag: pendidikan, gempa NTT, BNPB, sekolah rusak, DPR RI