Pakar Politik: Narasi 'Rusuh Agustus Jilid II' Lebih Masif di Medsos daripada di Lapangan
2026-08-25 06:14 WIB · aindari · 👁 625 dibaca
Indonesia Political Review menilai penyebaran isu kerusuhan Jakarta berpola terorganisasi dan memperingatkan bahwa kepanikan publik justru bisa memicu situasi yang sebelumnya belum tentu terjadi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai narasi soal potensi kerusuhan di Jakarta yang kembali ramai belakangan ini — termasuk yang beredar dengan label 'Rusuh Agustus Jilid II' — jauh lebih dominan di ruang media sosial dibandingkan indikator nyata di lapangan. Ia meminta masyarakat tidak merespons isu tersebut dengan kepanikan, meski tetap perlu bersikap waspada.
Menurut Iwan, yang menjadi perhatian bukan sekadar munculnya narasi kerusuhan, melainkan polanya. Konten semacam itu tidak hanya muncul sekali, melainkan diproduksi berulang, diperkuat melalui berbagai akun, dan tampak diarahkan untuk membentuk persepsi serta emosi publik secara sistematis. Ia menyebut pola ini mengindikasikan adanya upaya konsolidasi emosi massa lewat jaringan akun dan buzzer di platform digital.
Dari sudut pandang keamanan sosial-politik, Iwan menegaskan bahwa media sosial kini berfungsi ganda: sebagai ruang mobilisasi opini sekaligus mobilisasi emosi. Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum dan intelijen untuk memetakan pola penyebaran konten provokatif secara akademis — mulai dari momentum, tema, hingga jaringan akun yang terlibat — sebagai indikator untuk membaca kemungkinan adanya aktor atau kepentingan tertentu di baliknya. Namun ia menekankan bahwa dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan tuduhan sepihak.
Iwan secara khusus memperingatkan bahwa bahaya terbesar justru bukan kerusuhan itu sendiri, melainkan kepanikan yang lahir dari informasi yang belum terverifikasi. Ketika masyarakat terus-menerus diberi narasi tentang kerusuhan, ada risiko mereka mulai meyakini bahwa kerusuhan pasti akan terjadi. Keyakinan kolektif semacam itu, menurutnya, bisa menjadi pemicu situasi yang sebelumnya belum tentu akan terwujud.
Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan konten yang belum jelas sumbernya, terutama yang mengandung ajakan kekerasan, provokasi, atau klaim tentang kerusuhan tanpa dasar. Pesannya sederhana: tetap beraktivitas normal, verifikasi informasi sebelum membagikannya, dan tidak mudah terpancing.
Di sisi pemerintah dan aparat keamanan, Iwan menegaskan bahwa pemantauan ruang digital harus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi dan ketentuan hukum yang berlaku. Negara perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang sengaja memproduksi dan memperbesar keresahan, sementara masyarakat diminta untuk tetap tenang.
Iwan menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kondisi keamanan Jakarta adalah tanggung jawab bersama. Ruang digital, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi tempat membangun ketakutan yang pada akhirnya berdampak pada kondisi sosial di dunia nyata.
Tag: kerusuhan Jakarta, media sosial, hoaks, Indonesia Political Review, keamanan publik