Pameran Arsip Konstitusi: Menengok Kerja Keras Pendiri Bangsa Membangun Negara dari Nol

2026-09-02 06:14 WIB · aindari · 👁 700 dibaca

MPR RI bersama ANRI dan Rieke Diah Pitaloka menggelar pameran arsip konstitusi sebagai ruang edukasi perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak 1945.

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hanyalah titik awal dari perjuangan yang jauh lebih panjang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa setelah proklamasi dikumandangkan, para pendiri bangsa langsung dihadapkan pada tugas berat membangun seluruh perangkat negara yang belum tersedia — dari konstitusi, lembaga perwakilan, angkatan bersenjata, kepolisian, sistem pendidikan, hingga mata uang dan bank sentral.

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat membuka Pameran Arsip Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8). Pameran ini merupakan hasil kerja sama MPR RI dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Pitaloka, dan diharapkan menjadi sarana edukasi publik tentang dinamika ketatanegaraan Indonesia dari masa ke masa.

Muzani memaparkan sejumlah tonggak sejarah yang menjadi fondasi negara. Sehari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama. Selang beberapa hari kemudian, pada 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) — lembaga yang kini diakui sebagai cikal bakal MPR dan menjadi dasar penetapan hari lahir lembaga tersebut.

Dalam pameran ini, Muzani juga menerima Naskah Sumber MPRS Republik Indonesia yang diserahkan oleh anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, yang sekaligus menjadi inisiator pameran. Rieke disebut telah mengumpulkan berbagai arsip konstitusi sejak 2013, menghasilkan lebih dari 4.000 halaman dokumen yang kini dipamerkan kepada publik. Muzani menyampaikan apresiasi atas dedikasi tersebut, menyebutnya sebagai upaya yang tidak mudah namun sangat berarti bagi pemahaman sejarah bangsa.

Arsip-arsip yang ditampilkan bukan sekadar dokumen lama, melainkan rekaman perdebatan dan pemikiran para pendiri bangsa dalam menentukan arah Indonesia. Salah satu yang disinggung Muzani adalah soal perencanaan pembangunan nasional: dari Dewan Perancang Nasional (Depernas) di era awal kemerdekaan, berkembang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru, hingga kini MPR tengah merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai penggantinya.

Muzani menegaskan bahwa pameran ini mencerminkan semangat demokrasi Indonesia yang terus hidup di setiap zaman. Melalui arsip, masyarakat dapat menyaksikan bahwa negara yang serba kekurangan di masa awal kemerdekaan tetap diurus dengan serius dan penuh ikhtiar — sebuah warisan yang dinilai relevan untuk terus dipelajari oleh generasi mendatang.

Tag: MPR RI, arsip konstitusi, sejarah ketatanegaraan, Ahmad Muzani, Rieke Diah Pitaloka