Bulog Terapkan Prinsip 'Pukul Dulu, Urusan Belakang' untuk Korban Gempa NTT
2026-09-15 06:02 WIB · aindari · 👁 498 dibaca
Bulog mendistribusikan bantuan pangan ke wilayah terdampak gempa NTT tanpa menunggu administrasi rampung, dengan pelajaran dari tragedi Palu 2018 sebagai landasannya.
Perum Bulog memilih mendahulukan distribusi bantuan pangan ke korban gempa Nusa Tenggara Timur sebelum proses administrasi diselesaikan. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pendekatan ini sebagai sistem PDUB — singkatan informal untuk "Pukul Dulu, Urusan Belakang" — yang diterapkan agar masyarakat terdampak tidak mengalami kekosongan pangan di tengah masa tanggap darurat.
Rizal menjelaskan, strategi ini lahir dari pengalaman langsung Bulog menangani sejumlah bencana sebelumnya, termasuk gempa Lombok serta banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, menunggu kelengkapan administrasi di situasi darurat berisiko memicu keresahan di lapangan. Peristiwa penjarahan pascagempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu pada 2018 menjadi referensi utama yang ingin dihindari terulang.
Sebagai langkah awal, Bulog menetapkan paket bantuan standar sebesar 1.000 ton beras dan 1.000 liter minyak goreng untuk setiap kabupaten atau kota yang terdampak, sambil menunggu pengajuan kebutuhan lanjutan dari masing-masing daerah. Pendekatan ini, menurut Rizal, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian, dan hasilnya distribusi di NTT berlangsung tanpa kegaduhan di lapangan.
Hingga kini, total realisasi penyaluran beras bantuan bagi korban gempa NTT tercatat mencapai sekitar 1,9 juta kilogram, sementara minyak goreng yang telah disalurkan sebanyak 7.000 liter. Bantuan menjangkau delapan wilayah, yakni Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, serta Kota Kupang.
Untuk menjaga ketersediaan stok jangka menengah, Bulog memproyeksikan penguatan cadangan beras di NTT dapat mencapai 93,782 juta kilogram. Pasokan akan datang dari sejumlah kantor wilayah, termasuk DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, serta Nusa Tenggara Barat.
Senada dengan Bulog, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan bahwa dalam kondisi bencana tidak ada ruang untuk memperdebatkan prosedur, kewenangan, maupun hierarki jabatan. Amran menekankan bahwa respons cepat dan orientasi kemanusiaan harus menjadi satu-satunya prioritas ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Rizal menyampaikan laporan perkembangan ini saat menerima kunjungan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini beserta jajaran di Ruang Supply Chain Command Tower, pusat komando Bulog untuk penanganan pangan bencana NTT, pada Senin di Jakarta.
Tag: Bulog, gempa NTT, bantuan pangan, tanggap darurat, distribusi beras