Sulteng Bergerak Cepat Atasi Masalah QR Code BBM Subsidi untuk Truk Kontainer
2026-09-16 06:12 WIB · aindari · 👁 425 dibaca
Pemprov Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan kendala teknis barcode pengisian solar bersubsidi sebelum berdampak pada distribusi barang.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah gangguan pada distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, terutama solar, yang selama ini menjadi tumpuan operasional angkutan kontainer di wilayah tersebut. Gubernur Sulteng Anwar Hafid menegaskan kelancaran layanan BBM bersubsidi merupakan bagian dari pelaksanaan Program Berani Lancar di sektor transportasi.
Salah satu persoalan yang menjadi fokus adalah kendala teknis pada sistem barcode atau QR code yang digunakan saat pengisian solar bersubsidi di SPBU. Masalah muncul ketika kode tersebut tidak dapat dipindai justru pada saat truk kontainer sudah berada di depan nozzle — setelah mengantre dalam waktu lama. Kondisi ini dinilai merugikan pengemudi dan berpotensi mengganggu rantai distribusi barang jika dibiarkan.
Untuk membahas solusinya, Pemprov Sulteng menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng, serta sejumlah perangkat daerah. Rapat ini sekaligus merespons aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah, dan menjadi upaya pencegahan agar antrean panjang BBM seperti yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan tidak terulang di Sulteng.
Dari pertemuan tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulteng sepakat memberikan kemudahan layanan bagi truk kontainer. Keduanya akan menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi proses pemindaian QR code di SPBU, sekaligus menyiapkan petugas mobile yang memeriksa kondisi barcode kendaraan sejak masih dalam antrean — bukan setelah tiba di nozzle — sehingga kendala teknis bisa dideteksi lebih awal.
Pemprov Sulteng juga berencana menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk meminta diskresi bagi pengelola SPBU ketika menghadapi gangguan teknis QR code yang berada di luar kendali pengguna. Langkah ini dimaksudkan agar truk kontainer dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tetap bisa dilayani meski sistem digital mengalami hambatan.
Gubernur Anwar Hafid juga meminta Pertamina dan Hiswana Migas mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan. Koordinasi dengan Hiswana Migas terkait distribusi dan penjualan BBM bersubsidi pun akan diperkuat ke depannya.
Pemprov berharap serangkaian langkah ini mampu menjaga stabilitas distribusi BBM sekaligus memastikan roda transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah tidak terganggu.
Tag: BBM bersubsidi, Sulawesi Tengah, QR code SPBU, distribusi solar, truk kontainer