DPRD DKI Dorong Informasi Asap Karhutla Berbasis Data agar Warga Tidak Panik
2026-10-18 06:03 WIB · aindari · 👁 420 dibaca
Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov DKI memperkuat pemantauan kualitas udara dan menyiapkan langkah mitigasi tanpa menyamakan deteksi asap di atmosfer dengan peningkatan polutan di permukaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pemerintah menyampaikan informasi mengenai asap kebakaran hutan dan lahan secara cermat. Menurut dia, penjelasan yang tidak membedakan jenis data dapat memicu kekhawatiran warga, sementara masyarakat tetap perlu waspada terhadap kemungkinan dampaknya.
Permintaan itu disampaikan setelah BMKG memasukkan Jakarta dalam wilayah yang terdeteksi terdampak asap karhutla berdasarkan pemantauan citra satelit pada Jumat (16/10). Kenneth menilai temuan tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa konsentrasi polutan di udara yang dihirup warga telah meningkat.
BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa citra satelit mendeteksi keberadaan atau pergerakan asap di atmosfer. Data tersebut berbeda dari pengukuran langsung konsentrasi polutan di permukaan. Pemantauan juga menunjukkan asap di Pulau Jawa bergerak ke arah tenggara hingga barat. Karena itu, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah asap di Jakarta berada di dekat permukaan atau hanya melewati lapisan atmosfer atas.
Kenneth meminta Pemprov DKI menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk memperkuat pengelolaan kualitas udara, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperbaiki koordinasi dengan pemerintah pusat serta daerah lain yang ikut terdampak. Ia menekankan bahwa udara bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat dan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat.
Ia juga mendorong penyusunan prosedur mitigasi bagi sekolah, rumah sakit, puskesmas, transportasi umum, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Jika kualitas udara menurun secara signifikan, setiap pengelola perlu memiliki pedoman untuk mengatur kegiatan luar ruangan, menyesuaikan ventilasi, dan menggunakan alat penyaring udara apabila tersedia serta sesuai kebutuhan.
Di lingkungan sekolah, kegiatan olahraga dan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan informasi resmi mengenai kualitas udara. Fasilitas kesehatan, kata Kenneth, perlu memperkuat edukasi tentang pencegahan paparan dan memastikan warga mengetahui layanan kesehatan yang dapat diakses.
Kenneth menilai penanganan kualitas udara tidak cukup berhenti pada imbauan dan rapat koordinasi. Pemerintah perlu memiliki rencana aksi yang terukur, pembagian tugas yang jelas, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang efektif. Sebagai anggota DPRD DKI, ia menyatakan akan mengawasi langkah pemerintah daerah. Keberhasilan kebijakan, menurut dia, harus dilihat dari kemampuannya melindungi masyarakat dan mengurangi risiko paparan polutan, bukan hanya dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Tag: DPRD DKI Jakarta, karhutla, kualitas udara, BMKG, mitigasi