Ayip Tayana Minta Kritik kepada Presiden Tetap Menyasar Kebijakan

2026-07-20 06:02 WIB · aindari · 👁 654 dibaca

Pengamat politik Ayip Tayana menilai serangan personal terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial tidak dapat disamakan dengan kritik dalam demokrasi.

Pengamat politik Ayip Tayana menyoroti maraknya unggahan bernada negatif di media sosial yang menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai ruang kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap perlu dibedakan dari tindakan merendahkan martabat seseorang, termasuk ketika kritik diarahkan kepada kepala negara.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu menyinggung penggunaan istilah narcissistic personality disorder atau NPD yang dilekatkan kepada Presiden Prabowo. Menurut Ayip, penyebutan semacam itu tidak berada dalam wilayah kritik politik karena tidak membahas kebijakan, keputusan, atau tindakan pemerintahan.

Ayip menyatakan kritik terhadap Presiden tetap penting dan sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa kritik seharusnya dibangun dengan argumen dan tanggung jawab. Serangan personal yang hanya memancing kemarahan publik, menurut dia, tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan maupun kualitas percakapan publik.

Ia juga menyoroti pola interaksi di media sosial, terutama ketika konten bernada emosional atau menyerang kelompok politik tertentu kerap memperoleh perhatian besar. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, termasuk dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan, Ayip menilai publik perlu lebih cermat agar unggahan dengan interaksi tinggi tidak otomatis dianggap sebagai cerminan pandangan masyarakat luas.

Menurut Ayip, fenomena yang ramai di media sosial tidak selalu menggambarkan sikap mayoritas publik. Ia merujuk pada legitimasi politik Prabowo yang terpilih dengan dukungan 58 persen suara dalam satu putaran melawan dua kandidat lain. Dari sisi elektoral dan konstitusional, ia menilai capaian itu menunjukkan dasar dukungan yang kuat.

Ayip juga menyebut hasil survei Poltracking terbaru yang mencatat 74,2 persen publik percaya kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas terhadap kinerja pemerintah. Baginya, angka tersebut dapat menjadi indikator bahwa dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintahan masih berada pada tingkat mayoritas.

Meski begitu, Ayip tidak menafikan adanya ketidakpuasan terhadap aspek tertentu dari pemerintahan. Ia menilai angka kepuasan yang tinggi tetap perlu dibaca bersama temuan kritik atau ketidakpuasan pada program dan kebijakan tertentu. Masukan semacam itu, menurut dia, harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, sementara ruang kritik tetap dijaga agar berjalan dewasa dan bertanggung jawab.

Tag: Prabowo Subianto, kritik politik, media sosial, Ayip Tayana, demokrasi