Menag Minta Umat Islam dan MUI Kawal Program Prioritas Prabowo

2026-07-27 06:01 WIB · aindari · 👁 887 dibaca

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan sinergi antara umat Islam dan pemerintah dalam penutupan KUII ke-8, dengan menegaskan bahwa kebijakan pro-rakyat Presiden Prabowo pada akhirnya paling banyak menguntungkan kelompok mayoritas Muslim.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu malam, dengan seruan agar seluruh elemen umat Islam bersatu mendukung agenda-agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nasaruddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan para pemimpin agama, dengan alasan bahwa kebijakan-kebijakan yang kini dicanangkan pemerintah pada dasarnya berpihak pada kesejahteraan umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia. Ia secara khusus menyebut komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan yang perlu dikawal bersama.

Sejumlah program strategis turut dirinci oleh Menag sebagai bukti keberpihakan tersebut, antara lain kebijakan hilirisasi industri, penyelenggaraan sekolah gratis, perluasan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi kalangan tidak mampu, pembangunan ribuan unit rumah, hingga pembangunan perkampungan nelayan. Pemerintah juga disebut berkomitmen mendistribusikan lahan-lahan kosong yang selama ini terbengkalai kepada masyarakat luas. Menurut Nasaruddin, rangkaian kebijakan afirmatif itu seharusnya menjadi sumber optimisme bagi umat.

Selain dimensi ekonomi dan kesejahteraan, Menag menyoroti keselarasan visi pemerintah dengan keprihatinan para ulama soal moralitas bangsa. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara, yang secara eksplisit menyasar ancaman non-militer seperti penyebaran paham ateisme, melemahnya nasionalisme, judi daring, serta penyebaran budaya dan perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan LGBT.

Pada kesempatan yang sama, Nasaruddin mengangkat persoalan pangsa pasar perbankan syariah nasional yang dinilainya masih jauh dari potensi sesungguhnya. Dari sekitar 240 juta penduduk Muslim Indonesia, market share perbankan syariah hingga kini masih berada di bawah angka 10 persen. Ia mengajak MUI untuk mencari pendekatan-pendekatan non-ekonomi guna mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah secara lebih signifikan.

Sebagai penutup, Menag meminta agar seluruh rekomendasi dan rumusan yang dihasilkan KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Ia berjanji akan mengintegrasikan gagasan-gagasan dari para ulama tersebut ke dalam program kerja pemerintah, dengan tujuan jangka panjang menjadikan Indonesia sebagai pusat kejayaan peradaban Islam di tingkat dunia.

Tag: KUII, MUI, Nasaruddin Umar, program prioritas, Prabowo Subianto