MUI Desak Rekomendasi KUII VIII Sampai ke Meja Pembuat Kebijakan, Bukan Sekadar Dokumen

2026-07-27 06:07 WIB · aindari · 👁 977 dibaca

Wakil Ketua Wantim MUI menilai hasil KUII VIII paling komprehensif sepanjang sejarah, namun mengingatkan bahwa rekomendasi hanya bermakna jika benar-benar dikawal hingga level pengambil keputusan.

Penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta pada Minggu malam diwarnai seruan tegas dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masykuri Abdillah, agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan kongres tidak berhenti di atas kertas. Ia menegaskan bahwa dokumen hasil kongres harus benar-benar disampaikan kepada para pengambil kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan umat secara luas.

Masykuri menyebut KUII ke-8 ini sebagai yang paling komprehensif dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Sebagai perbandingan, kongres pertama pada 1945 hanya berfokus pada pembentukan Partai Masyumi dan penguatan Resolusi Jihad. Kongres kali ini justru menjangkau spektrum yang jauh lebih luas, mencakup isu sosial budaya, kesejahteraan ekonomi, keamanan politik, kebijakan luar negeri, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan rekomendasi itu tidak sekadar tersimpan, Masykuri mendorong Komisi Hukum dan Komisi Pengkajian MUI agar aktif memantau serta mengevaluasi regulasi yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam proses pengawalan ini, MUI menegaskan posisinya sebagai bagian dari civil society yang memberikan kritik konstruktif—bukan sebagai oposisi yang bertujuan menjatuhkan pemerintah.

Di sisi internal, Masykuri menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pengurus MUI. Ia melarang siapa pun mengeluarkan pernyataan atau fatwa kontroversial secara individual tanpa melalui mekanisme rapat dan kajian komisi. Langkah sembarangan semacam itu, menurutnya, berpotensi memicu polemik dan merusak wibawa lembaga.

Masykuri juga menyoroti pentingnya menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Ia mengusulkan agar MUI Pusat menyusun buku panduan khotbah Jumat yang merangkum inti hasil kongres dalam bahasa yang mudah dipahami. Upaya ini dinilai penting untuk mengatasi rendahnya literasi umat terhadap isu-isu yang dibahas dalam forum besar seperti KUII.

Satu catatan khusus disampaikan Masykuri terkait wacana pembentukan "Danantara Syariah" yang sempat menjadi perbincangan hangat selama kongres berlangsung. Ia meminta agar gagasan tersebut dikaji ulang secara matang dengan melibatkan para pakar keuangan syariah yang berpengalaman, bukan didorong semata oleh antusiasme sesaat. Kehati-hatian dalam merancang instrumen ekonomi syariah, tegasnya, jauh lebih penting daripada kecepatan pembentukan.

Tag: MUI, KUII VIII, rekomendasi kebijakan, Danantara Syariah, civil society