DPR Desak Pembentukan Satgas untuk Bebaskan Empat WNI Sandera Perompak Somalia
2026-07-29 06:02 WIB · aindari · 👁 747 dibaca
Komisi I DPR mendorong pemerintah membentuk satuan tugas khusus setelah empat WNI awak Kapal MT Honour 25 disandera perompak Somalia selama sekitar tiga bulan.
Empat warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari 17 awak Kapal MT Honour 25 masih ditahan perompak di perairan Somalia sejak April 2026. Keempatnya adalah Kapten Ashari Samadikun asal Kabupaten Gowa, Adi Faizal asal Kabupaten Bulukumba, Wahudinanto asal Kabupaten Pemalang, dan Fiki Mutakin asal Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait guna menyusun rencana pembebasan para sandera. Ia menegaskan bahwa TNI, Kemenlu, dan kementerian terkait perlu segera membentuk satuan tugas agar langkah penyelamatan dapat dijalankan secara terstruktur dan terukur.
Salah satu hambatan utama yang dihadapi, menurut Syamsu, adalah ketidakpastian mengenai pihak yang bisa diajak bernegosiasi — hal ini berdasarkan laporan Atase Pertahanan Indonesia di Eropa. Lokasi penyanderaan pun disebut kerap berpindah sehingga menyulitkan pemantauan. Di sisi lain, nilai tebusan yang diminta terus meningkat: dari 2 juta dolar AS, naik menjadi 5 juta dolar AS, dan terakhir mencapai 10 juta dolar AS.
Dalam rapat bersama Kemenlu dan TNI, Syamsu memperlihatkan rekaman video yang diterima dari Syamsuddin Ashari, ayah sang kapten. Video itu merekam kondisi para sandera, termasuk saat salat dan saat menyaring air keruh dari botol mineral. Materi tersebut digunakan untuk memperkuat urgensi pembentukan satuan tugas. Syamsu juga menyebut opsi operasi militer sebagai alternatif terakhir apabila seluruh jalur lain tidak membuahkan hasil, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI yang mengatur tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk perlindungan WNI di luar negeri.
Perusahaan yang mempekerjakan para awak kapal disebut bersedia mengikuti keputusan pemerintah, namun memiliki keterbatasan finansial. Karena itu, Syamsu berharap negara hadir secara aktif agar informasi soal tebusan maupun opsi penyelamatan dapat diperoleh dengan jelas, dengan tetap mengutamakan keselamatan jiwa para WNI.
Dari sisi keluarga, Syamsuddin Ashari, ayah Kapten Ashari Samadikun, mengaku hampir sebulan tidak mendapat kabar apa pun mengenai kondisi putranya dan rekan-rekannya. Ia memohon pemerintah segera bertindak. Informasi terakhir yang diterimanya menyebutkan para awak sudah tidak berada di kapal, namun hal itu belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.
Tag: Somalia, WNI sandera, Komisi I DPR, MT Honour 25, pembajakan kapal